Pedampingan Bagi Kelompok Usaha Bersama

Oleh
Untuk menuju sukses yang diharapkan terbentuknya kelompok usaha bersama (KUBE), diperlukan pendampingan yang terdiri dari :
  1. Supervisor;
  2. Koordinator;
  3. Pendamping desa/kelurahan atau nama lain yang sejenis.
Foto: Dokumen Pribadi

Supervisor merupakan petugas yang bertugas untuk mengkoordinasikan koordinator dalam wilayah desa atau kelurahan.

Kemudian koordinator ditugaskan untuk mengkoordinasikan pendamping yang ada di desa/kelurahan atau nama lain yang sejenis dalam wilayah kecamatan.

Pedamping desa/kelurahan atau nama lain yang sejenis bertugas untuk melaksanakan pendampingan kelompok usaha bersama (KUBE) dalam wilayah desa/kelurahan atau nama lain yang sejenis.

Foto : Dokumen Pribadi

Keberadaan pendampingan kelompok usaha bersama ( KUBE ) berasal dari :
  1. Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
  2. Pekerja sosial masyarakat;
  3. Karang taruna;
  4. pengurus lembaga kesejahteraan sosial; dan atau
  5. Tokoh pemuda, tokoh agama, atau tokoh masyarakat.
Rekruitmen pendamping kelompok usaha bersama ( KUBE ) dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui unit kerja eselon 1 yang menangani kelompok usaha bersama ( KUBE ).




Lokasi: Indonesia South Bogor, Bogor City, West Java, Indonesia

Comments

Post a Comment

Kritik dan saran yang membangun, tanpa mendeskriditkan pihak atau golongan tertentu.

POPULER

Pembentukan Kelompok Usaha Bersama ( KUBE ) Yang Baik

Oleh
Image
Foto : Dokumen Pribadi Membentuk kelompok usaha bersama atau KUBE, tentunya harus mempunyai tujuan yang jelas tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku, dikarenakan banyak hal mulia didalamnya, terutama sekali bertujuan memperdayakan masyarakat miskin, mengembangkan pelayanan sosial dasar, meningkatkan pendapatan, kapasitas anggota/individu, dan kemampuan berusaha kelompoknya sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial. Foto: Dokumen Pribadi Pembentukan kelompok usaha bersama atau KUBE sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Kelompok Usaha Bersama, perlu adanya beberapa kriteria seperti sebagai berikut: Dibentuk berdasarkan ; a. Mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama, b. Mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa atau kelurahan dalam kecamatan yang sama, c.  Mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan us
Baca Selengkapnya »

Hak Dan Kewajiban Anggota Kelompok Usaha Bersama

Oleh
Image
Sebagai anggota kelompok usaha bersama yang sudah resmi dan tercatat, tentunya mempunyai hak  dan kewajiban, seperti yang diatur didalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 25 tahun 2015, adalah sebagai berikut: Foto: Dokumen Pribadi Hak anggota kelompok usaha bersama (KUBE) : Memilih atau dipilih menjadi pengurus. Mengemukakan pendapat dan gagasan. Mengelola usaha dan atau kegiatan. Mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama. Menerima bagian dari hasil usaha. Ikut merumuskan aturan kelompok. Foto: Dokumen Pribadi Kewajiban anggota kelompok usaha bersama : Mematuhi aturan kelompok yang telah disepakati bersama. Menghadiri dan aktif dalam rapat anggota. Memanfaatkan bantuan untuk kegiatan yang bersifat usaha ekonomi produktif. Aktif dalam proses usaha kelompok usaha bersama (KUBE). Membayar iuran kesetiakawanan sosial yang telah ditentukan oleh kelompok. Menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan. Menanggung ber
Baca Selengkapnya »

Pelaksanaan Kerja Terhadap Kelompok Usaha Bersama

Oleh
Image
Foto: Dokumen Pribadi Membentuk kelompok usaha bersama merupakan salah satu upaya jalan keluar untuk menggapai dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, dikarenakan didalam wadah kelompok usaha bersama melibatkan pengurus dan anggota, alangkah baiknya Kita mengetahui arti kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kesejahteraan Sosial, dimana kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.  Foto : Kuswara Dalam penyelenggaraan pelaksanaan kerja kelompok usaha bersama untuk mencapai kesejahteraan sosial ekonomi tentunya mempunyai program kerja ke arah sana.  Agar tujuan utama membentuk kelompok usaha bersama tidak menyimpang dari rel untuk mencapai kesejahteraan bersama, referensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 bisa dijadikan salah satu acuan, karena penyelenggaran kesejahteraan sosial be
Baca Selengkapnya »